Regulasi Pengelolaan Air Tanah di Indonesia: Fokus pada SIPA dan Implementasinya

Sumur Pantau_Mertani — Sumber: (Pribadi)

Pengelolaan air tanah adalah salah satu tantangan utama dalam menjaga keseimbangan antara manusia dengan lingkungan. Populasi di Indonesia yang terus berkembang dan semakin tingginya permintaan air, membuat pemanfaatan air tanah harus diatur secara bijak agar bisa mencegah eksploitasi yang dapat merusak sumber daya alam. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan program baru berupa Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) untuk menghindari penggunaan air tanah yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Hukum dan Peraturan Terkait SIPA

Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) merupakan surat resmi yang nantinya diberikan kepada individu, industri/perusahaan atau siapa pun yang ingin memanfaatkan air tanah dengan izin yang sudah ditetapkan. Tujuan utama adanya SIPA adalah untuk memastikan bahwa pengguna menggunakan air tanah dengan bijak, tanpa melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

Dasar hukum penerbitan SIPA, diataur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang No. 17 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya air.

2. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 6 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia No. 259.K/GI.01/Mem.G/2022 tentang standar penyelenggaraan izin pengusahaan air tanah (Kepmen ESDM 259.K/GI.01/Mem.G/2022).

Peran Pemerintah dalam Pengawasan Pengelolaan Air Tanah

1. Pembuatan dan Penyempurnaan Regulasi

Pemerintah bertugas merumuskan kebijakan regulasi terkait air tanah, yang mencangkup pengawasan, penggunaan dan perlindungan sumber daya air tanah.

2. Penerbitan Izin

Pemberian izin seperti SIPA ini menjadi instrumen utama pemerintah untuk mengatur penggunaan air tanah oleh pihak swasta dan publik.

3. Penegakan Hukum

Pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan undang-undang terkait air tanah, termasuk pencabutan izin dan sanksi pidana.

4. Sosialisasi kepada Masyarakat

Pengetahuan tentang pentingnya pelestarian air tanah juga menjadi tugas pemerintah untuk memastikan masyarakat turut serta dalam menjaga sumber daya ini.

5. Pemantauan Kualitas Air Tanah

Pemerintah melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan kualitas air tanah tetap aman bagi lingkungan dan masyarakat.

Komponen sumur pantau_Mertani — Sumber: (Pribadi)

Kewajiban Perusahaan dalam Pelaporan dan Pengelolaan Air Tanah

Perusahaan yang telah memperoleh SIPA memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi, guna memastikan pemanfaatan air tanah dilakukan secara bertanggung jawab. Kewajiban tersebut meliputi:

1. Pelaporan Berkala

Perusahaan wajib melaporkan data secara berkala kepada pemerintah, termasuk volume air yang diambil, kedalaman sumur, serta kualitas tanah.

2. Monitoring Kualitas Air Tanah

Perusahaan wajib melakukan monitoring terhadap kualitas air tanah dan melaporkan hasilnya untuk memastikan air tanah yang digunakan tidak tercemar atau merusak lingkungan.

3. Upaya Konservasi

Perusahaan wajib menerapkan langkah-langkah konservasi seperti penggunaan air, reboisasi, atau pemulihan lahan untuk menjaga kelestarian sumber daya.

Dampak Pelanggaran Regulasi Pengelolaan Air Tanah

1. Penurunan Kualitas Air Tanah

Eksploitasi berlebihan dapat menyebabkan pencemaran atau serangan air laut masuk ke dalam akuifer, yang mengakibatkan kualitas air menurun.

2. Kekeringan

Penurunan muka air tanah yang drastis, terutama di wilayah yang rentan kekeringan. Kondisi tersebut dapat memperburuk krisis air selama musim kemarau.

3. Kerusakan Lingkungan

Penurunan muka air tanah yang signifikan bisa memicu fenomena keretakan tanah atau amblesan tanah yang berdampak pada infrastruktur.

4. Sanksi Hukum

Perusahaan yang melanggar regulasi dikenakan beberapa jenis sanksi seperti administrasi hingga pidana, yang berujung pada pencabutan izin operasi.

Solusi Teknologi dalam Kepatuhan terhadap Regulasi

1. Sistem Informasi Geografis (SIG)

Teknologi SIG ini mampu memetakan sebaran sumber daya air tanah, memantau penggunaannya, dan menganalisis wilayah yang berpotensi krisis air.

2. Sensor Monitoring Kualitas Air Tanah

Penggunaan sensor canggih dapat memberikan data secara real-time, yang bisa mengambil keputusan lebih cepat dan akurat.

3. Sistem Informasi Manajemen Air tanah

Sistem ini memungkinkan pengelolaan data pemanfaatan air tanah secara efisien, membantu pelaporan otomatis, dan menyediakan simulasi skenario penggunaan air tanah untuk pengambilan keputusan.

Pengelolaan air tanah yang berkelanjutan memerlukan hubungan antara pemerintah, industri, dan masyarakat. SIPA sebagai instrumen regulasi memegang peranan penting dalam memastikan pemanfaatan air tanah dan dilakukan secara bijaksana. Di sisi lain, teknologi dapat menjadi alat penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, sehingga pengelolaan air tanah dapat dilakukan secara jarak jauh atau tidak langsung. Dapatkan informasi lainnya seputar ilmu lingkungan dan pertanian dengan cara mengunjungi kami di:

Website: mertani.co.id

YouTube: mertani official

Instagram: @mertani_indonesia

Linkedin : Merapi Tani Instrumen

Tiktok : mertaniofficial

Sumber :